Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bergulir Kab. Kampar th 2010

KATA PENGANTAR

Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Operasional Dana Bergulir Tahun Anggaran 2010.

Adapun referensi petunjuk teknis ini, bersumber Bupati Kampar dari Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Program Kerakyatan Kabupaten Kampar, sesuai dengan peraturan Bupati Kampar Nomor : 06 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kampar Nomor : 09 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir program ekonomi kerakyatan kabupaten Kampar tanggal 28 Januari 2010.

Kami menyadari bahwa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, sehingga petunjuk teknis ini mampu memberikan kontribusibagi kelancaran operasional dana bergulir dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani serta masyarakat lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas segala sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak di ucapkan terimah kasih.

Bangkinang, Maret 2010

Kepala BPPKP Kab. Kampar

ALIMAN MAKMUR

Pembina Utama Muda

NIP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani Nelayan Kecil (PNK) merupakan bagian integraf dari masyarakat umumnya, ditinjau dari aspek ekonomi, maka PNK merupakan masyarakat miskin dengan pendapatan dibawah rata – 430 kg setara berat/kapita/tahun sejalan dengan skala prioritas perkembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kepedulian pemerintah daerah (PEMDA) dalam pengentasan kemiskinan, maka pada tahun 2002 telah mengalokasikan dana bergulir (fund) sebesar Rp. 1.200.000,- sumber dana KIP dan pada tahun 2003 Rp. 125.000.000.000,-untuk 7 (tujuh) Dinas.

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dana bergulir, maka penyaluran dilaksanakana melalui lembaga keuangan (Bank PD BPR Sarimadu) berdasarkan rekomendasi Kepala BPPKP Kab. Kampar dan Tim Verifikasi dana Bergulir Kabupaten Kampar.

B. Tujuan

1. Menumbuh kembangkan system pembinaan yang partisifatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan Petani Nelayan Kecil.

2. Memperkuat aspek permodalan dalam mendaya gunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya.

3. Membuka lapangan kerja baru, dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja, minimal tenaga kerja dalam keluarga dan lingkungan nya.

4. Memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani nelayan kecil sehingga mereka secara mandiri dapat lepas dari lingkaran kemiskinan (VICIOUS CIRCLE).

C. Sasaran

Sasaran penerima dana bergulir adalah keluarga Petani Nelayan Kecil dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan dana bergulir ini mencukupi sasaran, mekanisme perguliran dana, pembinaan, monitoring dan pengendalian, laporan, organisasi dan penanganan kredit bermasalah.

II. KONSEPSI DANA BERGULIR

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor : 12 tahun 1992, Tentang Budidaya Pertanian

2. Undang – undang nomor : 35 tahun 1992, Tentang Perkoperasian

3. Undang – undang nomor : 20 tahun 2008, Tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2002 tanggal 1 Juni 2002, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampartahun 2002.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2003, tentang penepatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2003.

6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 113 tahun 2002 1 juni 2002 tanggal 1 Juni 2003 tentang anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Kampar tahun 2002.

7. Keputusan bupati Kampar nomor : 188 tahun 2003 tanggal 24 April 2003, tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah kabuipaten Kampar tahun anggaran 2003.

B. Sumber Dana

Dana bergulir bersumber dari :

1. APBD Kab. Kampar tahun anggran 2002, proyek pengembangan dan pemberdayaan petani kecil tersebar di 12 Kecamatan dalam kabupaten Kampar tahun anggaran 2002, kode proyek 2 P.0.2.005 sebesar 1.200.000.000,- (satu miliyar dua ratus juta rupiah).

Dana tersebut secara keseluruhan tidak ditransitokan pada Bank Pd. BPR Sarimadu melalui perjanjian kerjasama dengan pemimpin proyek pengembangan dan pemberdayaan petani kecil tersebar di 12 Kecamatan Nomor : 967/P4K-KIP/XII/2002 dan nomor : 268/Dn. 3/PST/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002.

2. APBD Kabipaten Kampar tahun anggaran 2002.

3. APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2003.

C. Pengertian – Pengertian

1. Dana Bergulir, adalah dana pemerintah kabupaten Kampar yang ditepatkan pada lembaga keuangan (Bank) dalam hal ini Bank PD. BPR. Sarimadu dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan dipinjamkan langsung kepada masyarakat.

2. Sumber dana adalah sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2002 dan 2003 dan sumber dana KIP tahun anggaran 2002.

3. KIP adalah Kantor Informasi Penyuluhan Kabupaten Kampar. Berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor : 6 tahun 2008 tnggal 15 Februari 2008 KIP berubah status menjadi BPPKP Kab. Kampar.

4. BPPKP adalah Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar.

5. Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) adalah petunjuk yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan kabupaten Kampar.

6. Petunjuk teknis adalah petunjuk yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dana bergulir yang dibuat / disusun oleh Dinas / Badan terkait dengan mengacuh kepada petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana bergulir kabupaten Kampar.

7. Tim Verifikasi adalah tim yang di ketuai oleh asisten ekonomi serda Kampar dengan anggota terdiri dari dinas /badan terkait, bagian perekonomian dan Bank PD. BPR Sarimadu ditingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kampar.

8. Tim penyelesaian kredit bermaslah, adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupti Kampar dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyelsaian kredit bermasalah.

9. Tim Pembina dan pengendali (TIM BINDAL) adalah tim yang di tetapkan dengan keputusan kepala BPPKP Kab. Kampar, dengan susunan terdiri dari penanggung jawab, sekretaris,bendahara dan anggota, sedangkan tugas pokok dan fungsi terlampir dalam keputusan.

10. Rekomendasi adalah keterangan dan atau pernyataan tertulis dari BPPKP, BPP, Penyuluh dan Kepala Desa / kelurahan iberikan kepada si pemohon pinjaman dana bergulir sebagai dasar pertimbangan dalam pemutusan pemberian kredit oleh tim verifikasi kabupaten.

11. Pinjaman modal adalah dana pemerintah kabupaten Kampar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dan diberikan kepada para petani nelayan kecil (PNK) yag bergabung dalam kelompok petani kecil (KPK) dan gabungan kelompok petani kecil (GKPK).

12. Bank adalah PD. BPR Sarimadu yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menerima hasil pegembalian dana serta menata usahakan dana bergulir berdasarkan perjanjian kerjasama dengan system channeling.

13. System channeling adalah system penerusan kredit (Channeling Loan) yang seluruh dananya (100%) kepada calon debitur yang mempunyai usaha ekonomi produktif Bank hanya bertindak sebagai pengelolah administrasi kredit (Channeling Agent), serta tidak menanggung resiko atas kredit yang disalurkan tersebut, dan untuk tugas tersebut Bank menerima imbalan jasa berupa VEE atau bagian dari bunga.

14. Kelompok petani kecil (KPK) adalah kumpulan petani nelayan kecil (PNK) dengan pendapatan dibawah rata-rata 430kg setara beras/kapita/tahun dan mengikat diri dalam perkumpulan yang di buktikan dengan berita acara pembentukan lengkap dengan susunan pengurus dan AD/ART serta mempunyai usaha ekonomi produktif.

15. Jaminan/angunan/borought adalah surat-surat berharga milik si pemimpin yang diserahkan kepada lembaga keuangan (Bank) sebagai jaminan atas pinjaman, apabila pinjaman telah lunas.

16. Avalist/Bortough adalah seseorang atau lembaga yang secara tertulis menjamin kelancaran pengembalian pinjaman di peminjam (debitur).

17. Tanggung renteng adalah resiko pinjaman yang harus di tanggung bersama-sama oleh anggota kelompok.

18. Jasa panjang adalah imbalan jasa yang harus di bayar peminjam atas pinjaman yang telah di terima sebesar 6%( enam per seratus ) per tahun Flat (tetap).

19. Koperasi adalah koperasi yang telah berbadan hukum sesuai dengan undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperation dan telah dibina oleh Dinas koperasi dan usaha kecil menengah.

20. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (memiliki kekayaan bersih > Rp 50 juta s/d Rp 500 juta diluar tanah dan bangunan, yang hasil penjualan > Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar).

21. Grace Periode adalah masa tenggang waktu yang diberikan untuk pembayaran angsuran tahap pertama terhitung maksimal 12 bulan aetelah penanda tanganan akad kredit.

22. Debitur adalah perorangan/kelompok masyarakat (debitur) yang telah menerima pinjaman dana bergulir ekonomi kerakyatan.

D. Kebijakan-Kebijakan

1. Sektor usaha

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana bergulir, maka pinjaman dana bergulir di berikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif. Yang di maksud dengan usaha ekonomi produktif adalah setiap usaha yang mempunyai …… dengan kata lain produk yang dihasilkan mempuyai nilai jual dan mampu bersaing secara kompetitif dengan produk lainnya.

2. Plafond dan jangka waktu pinjaman

Besar plafond pinjaman (pagu kredit) adalah sebagai berikut :

Tahap I. Rp 1.000.000 / orang = 10 bulan

II. Rp 2.000.000 / orang = 12 bulan

III. Rp 3.000.000 / orang = 15 bulan

IV. Rp 4.000.000 / orang = 18 bulan

V. Rp 5.000.000 / orang = 21 bulan

Khusus untuk KPK/GKPK yang usahanya berkembang dan pengembalian/pelunasan pinjaman lancer (tidak pernah menunggak ) maka diberikan kesempatan untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah antara Rp 6.000.000-Rp 10.000.000/orang dengan catatan, ada jaminan dari penyuluh Pembina dan kepada kepala BPP yang bersangkutan. Dalam hal ini penyuluh Pembina dan kepala BPP sebagai AVALIST/BORTOGH. Jangka waktu maksimal 36 bulan dan masing-masing anggota wajib menyerahkan jaminan/agunan/borought.

3. Jaminan/agunan/borought

a. Setiap KPK/GKPK yang mengajukan pinjaman, mulai dari tahap ke II s/d V wajib menyerahkan jaminan/agunan/borought : 1 jaminan untuk 1 KPK/GKPK dengan nilai nominal > 50% dari jumlah pinjaman, missal : pinjaman Rp. 10.000.000 maka nilai jaminan minimal Rp 15.000.000.

b. Khusus untuk KPK/GKPK diatas tahap ke V yang memperoleh jaminan dari PPL Pembina dan kepada BPP yang bersangkutan, wajib menyertakan jaminan/agunan : 1 orang = 1 jaminan.

4. Assuransi

Setiap pengurus dan anggota KPK/GKPK yang meminjam dana bergulir, wajib menjadi peserta asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pinjaman Rp 1.600.000 di kenakan asuransi Rp 7.000

b. Untuk pinjaman Rp 2.000.000 di kenakan asuransi Rp 14.000

c. Untuk pinjaman Rp 3.000.000 di kenakan asuransi Rp 21.000

d. Untuk pinjaman Rp 4.000.000 di kenakan asuransi Rp 28.000

e. Untuk pinjaman Rp 5.000.000 di kenakan asuransi Rp 35.000

f. Untuk pinjaman diatas 5 juta disesuaikan dengan umur si peminjam (disesuaikan dengan peraturan asuransi yang bersangkutan)

Klain asuransi diberlakukan, apabila debitur/peminjam meninggal dunia dan pinjaman yang bersangkutan belum jatuh tempo. Bagi debitur yang pinjamannya telah jatuh tempo dan atau tidak pernah mengangsur sama sekali, maka klain asuransi tidak dapat diberlakukan meskipun debitur yang bersangkutan telah meninggal dunia, dengan demikian maka hutang yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab ahli waris.

5. Tabungan

Sesuai dengan tujuan pembinaan dan pemberdayaan petani nelayan kecil (PNK) yang tergabung dalam kelompok petani kecil (KPK) salah satu diantaranya adalah membudayakan kebiasaan menabung, maka setiap KPK dan GKPK yang akan mengajukan permohonan pinjaman berkewajiban membuka rekening tabungan dengan besaran sebagai berikut :

a. Tahap I : 5% dari jumlah pinjaman

Missal : pinjaman Rp 10.000.000, wajib menabung Rp 500.000

b. Tahap ke II dan seterusnya : 10% dari jumlah pinjaman

Missal : pinjaman Rp 20.000.000, wajib menabung Rp 1.000.000

6. Jasa pinjaman

a. System beban jasa adalah system (flat) dari setiap pinjaman. Jatuh tempo perhitungan jasa pinjaman dihitung mulai dari tanggal si peminjam melakukan penandatanganan akad kredit.

b. Besar jasa pinjaman, yaitu 6% (enam per seratus) per tahun

c. Pembagian jasa pinjaman 6% (enam per seratus) per tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 3/6 (tiga per enam) bagian untuk pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Kampar

2. 2/6 (dua per enam) bagian untuk operasional dinas/badan terkait dengan tim verifikasi serta tim penyelesaian kredit bermasalah dana bergulir kabupaten Kampar

3. 1/6 (satu per enam) bagian untuk Bank PD.BPR Sarimadu.

7. Tahap pengembalian pinjaman

Berpedoman pada point D.2 yaitu untuk pinjaman 1.000.000 s/d 5.000.000, jangka waktu pengembalian adalah antara 10 s/d 21 bulan. Untuk menghindari tunggakan, maka paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal ditandatanganinya akad kredit sudah harus menyetor angsuran demikian setiap bulan s/d lunas.

Khusus untuk pinjaman antara Rp 6.000.000 Rp 10.000.000/orang, jangka waktu pengembaliannya antara 12 s/d 36 bulan. Usahanya benar-benar mampu menyangkal kesejahteraan keluarga petani yang bersangkutan dan harus ada jaminan dari penyuluh pembinaan dan kepala BPP

8. Ketentuan lain

Penyuluh Pembina KPK dan GKPK sebagai pembina langsung dan sebagai personil yang pertama dan kedua yang memberikan rekomendasi terhadap permohonan pinjaman KPKdan GKPK bertanggung jawab dalam pengembalian angsuran. Oleh sebab itu sebelum memberikan rekomendasi, harus diteliti kelayakan semua persyaratan administrasi yang diajukan dan keadaan fisik kegiatan serta karakter yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: